• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 07/11/2009 18:59 WIB
  Sambut Hari Pahlawan
  Gus Ipul, Arif Afandi, dan Putra Bung Tomo Main Perang-perangan
• Sabtu, 07/11/2009 15:55 WIB
  Mahir Menari Membuat Tugu Berkeliling Dunia
• Sabtu, 07/11/2009 14:30 WIB
  Ibu Ajak Anak Bunuh Diri di DTC
  Anita Belum Sadar dan Masih Kritis
  
• Sabtu, 07/11/2009 13:35 WIB
  Jelang Pilwali Surabaya, Para Kandidat Mulai Unjuk Diri
• Sabtu, 07/11/2009 11:06 WIB
  HTI Tuntut Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 04/07/2009 14:53 WIB
Mendagri: Administrasi Kependudukan Selesai 2011
Rois Jajeli - detikSurabaya


Surabaya - Daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum masih kacau. Sumber kekacauan ini dikarenakan sistem administrasi kependudukan (Adminduk) yang belum rapi.

Pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan administrasi kependudukan. Pembenahan adminduk itu selesai tahun 2011 mendatang. Setiap penduduk nantinya akan mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) dan KTP yang bersifat nasional.

"Administrasi kependudukan menjadi tugas pokok Mendagri sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Ini bisa diselesaikan sampai akhir di 2011. Lima tahun batasnya. Sehingga sekarang ini sementara masih berjalan," kata Mendagri Mardiyanto kepada wartawan di Ruang VVIP Bandara Juanda memantau persiapan Pilpres di Jawa Timur, Sabtu (4/7/2009).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan setiap daerah akan dilengkapi dengan perangkat keras (hardware). Tahun 2009 ini daerah yang sudah melakukan pembenahan adminduknya adalah Denpasar, Jogyakarta, Padang, dan Makassar.

"Sistem informasi administrasi sudah match dengan pusat. Kalau belum match akan diperbaiki. 2010 kita akan memulai sistem itu," tandasnya.

Dia menambahkan, masyarakat agar jangan resah jika ditemukan adanya NIK ganda dalam DPT. Sebab menurut dia sampai saat ini adminitrasi kependudukan masih belum standar.

"NIK bagi saya jangan dianggap sebagai yang meresahkan dalam DPT, karena semua itu masih belum standar. NIK ganda itu bisa terjadi dan itu merupakan hal yang wajar, bahwa tetap berlaku sepanjang ada namanya dalam DPT," pungkasnya.

(wln/fat)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• KPU Akan Hapus Nama Ganda dari DPT
• Jelang Pilpres, KPU akan Sosialisasi di Mall-mall
• Dinilai Lecehkan Bugis
  Andi Mallarangeng Dituntut Minta Maaf 2x24 Jam
• Jelang Pilpres, Polisi Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat