• Terbaru
• Teraktif

• Senin, 23/11/2009 15:45 WIB
  RAPBD Kota Surabaya Ditolak Pemprov Jatim
• Senin, 23/11/2009 15:35 WIB
  Spesialis Penjual Shabu Saat Tahun Baru Digulung
• Senin, 23/11/2009 15:11 WIB
  Pasien Diare di RSD Soewandhi Membludak
• Senin, 23/11/2009 14:30 WIB
  Ketua DPRD Surabaya Desak Pemprov Setujui APBD 2010
• Senin, 23/11/2009 14:00 WIB
  Pelaku Penipuan Via Facebook Gagal Diringkus

Selasa, 30/06/2009 09:09 WIB
Polisi Didesak Usut PSB Online
Budi Sugiharto - detikSurabaya


Surabaya - Proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Kota Surabaya tahun ini di Surabaya dinilai masih jauh dari harapan. Untuk itu Dinas Pendidikan maupun pelaksana didesak untuk minta maaf kepada publik.

Demikian Isa Anshori, Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya saat dihubungi detiksurabaya.com, Selasa (30/6/2009).

Menurut dia, di awal PSB online sebenarnya untuk memudahkan masyarakat. Tentunya untuk mewujudukan ide itu membutuhkan biaya. Namun ketika biaya sudah dianggarkan dan hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yaitu meringankan masyarakat tentunya harus ada pertanggungjawaban.

Kalau anggaran yang dikeluarkan dengan harapan yang tidak tercapai harus dipertanggungjawabkan. DPRD dan pemkot bisa meminta pertanggungjawabkan. "Termasuk kejaksaan negeri bisa masuk ke wilayah itu. Ini kan bukan delik aduan, polisi mestinya bisa melakukan penyelidikan," pintanya.

Menurut Isa, proses PSB Online yang dijanjikan bisa mempercepat, mempermudah dan meringankan beban masyarakat justru tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan.

Misalnya, jadwal pendaftaran SBI (Sekolah Berstandar Internasional) 22-24 Juni tapi diundur sampai 26 Juni. "Alasannya sistem online-nya tidak jalan sehingga kemudian dirubah menjadi manual. Ini kan merugikan," tegasnya.

Apalagi lanjut Isa, para pendaftar yang terlanjur sudah mendaftar kemudian dipaksa mendaftar lagi. "Mestinya dinas pendidikan maupun para pelaksana proyek itu minta maaf. Tapi sampai saat ini saya belum mendengar permintaan maaf itu," keluh Isa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menduga proyek Penerimaan Siswa Baru online senilai Rp 2,3 miliar itu beraroma korupsi. Namun Kadis Pendidikan Sahudi menegaskan jika proyek yang dilakukan pihaknya sudah melalui jalur yang sesuai prosedur. (gik/gik)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Cium Bau Korupsi, Kejaksaan Selidiki Proyek PSB Online
• Hari Pertama, Formulir Pendaftaran SD di Surabaya Ludes
• Pelajar SMUN 18 Demo
  Pihak Sekolah Menolak Dikatakan Menahan Ijazah
• Tuntut Ijazah Dikeluarkan, Pelajar SMUN 18 Demo