• Terbaru
• Teraktif

• Senin, 23/11/2009 15:45 WIB
  RAPBD Kota Surabaya Ditolak Pemprov Jatim
• Senin, 23/11/2009 15:35 WIB
  Spesialis Penjual Shabu Saat Tahun Baru Digulung
• Senin, 23/11/2009 15:11 WIB
  Pasien Diare di RSD Soewandhi Membludak
• Senin, 23/11/2009 14:30 WIB
  Ketua DPRD Surabaya Desak Pemprov Setujui APBD 2010
• Senin, 23/11/2009 14:00 WIB
  Pelaku Penipuan Via Facebook Gagal Diringkus

Rabu, 20/08/2008 22:19 WIB
Polisi Tolak Tindak Televisi Lokal Tak Berizin
Rois Jajeli - detikSurabaya


Surabaya - Pemilik televisi lokal yang tidak mengantongi izin bersiaran nampaknya boleh sedikit lega. Karena polisi tidak akan menindak meski mereka melakukan siaran tanpa mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Siaran Radio (ISR) dari pemerintah.

Polisi beralasan, pihak yang berwewenang mengeluarkan izin dan memperbolehkan televisi tersebut siaran atau tidak adalah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

"Itu kan kewenangannya KPID. KPID yang berhak melakukan pengawasan bukan polisi," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti saat dihubungi detiksurabaya.com, Rabu (20/8/2008).

Pudji menegaskan, polisi tidak berwewenang melarang televisi lokal tetap mengudara atau tidak. "KPID kan yang memberikan rekomendasi. Tanya saja ke KPID bagaimana rekomendasinya," elaknya.

Pernyataan polisi tidak akan menindak televisi lokal yang melakukan siaran tanpa memiliki izin, berbeda dengan pandangan Pjs Direktur Lembaga Konsumen Media (LKM) Surabaya Sirikit Syah.

Menurut Syirikit, televisi swasta lokal maupun publik yang tidak memiliki izin namun sudah memberanikan siaran adalah pelanggaran pidana. Polisi bisa langsung bertindak, karena pelanggaran izin ini bukan bersifat delik aduan.

"Bola ada di tangan kepolisian. Berani atau tidak itu tergantung mereka," tegas Syirikit Syah dalam bincang-bincangnya dengan detiksurabaya.com, Rabu (20/8/2008).

Syirikit yang juga mantan Ketua KPID Jatim tahun 2005 ini menyatakan bahwa dalam UU Penyiaran sudah diterangkan secara jelas dan gamblang.

"Sudah jelas di undang undang, barang siapa yang melakukan siaran tanpa izin itu sudah pidana. Itu urusan polisi. Sudah berwenang untuk menutup, membredel atau menghentikan siaran," tegasnya. (bdh/bdh)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Staf Ahli Menkominfo: Pemkab Sidoarjo Tidak Bisa Buat TV
• Pengamat Hukum: Tutup dan Sita Peralatan Teve Lokal Tak Berizin
• Polisi Bisa Menindak Televisi Lokal Tak Berizin
• Polemik TV Lokal
  Pemkab Sidoarjo: Tak Hanya Delta TV, JTV Juga Tak Punya Izin