• Terbaru
• Teraktif

• Selasa, 09/02/2010 20:38 WIB
  Mie Instant Hasil Bajakan Diamankan
• Selasa, 09/02/2010 20:23 WIB
  Pilwali Surabaya
  Risma Makin Rajin 'Gerilya' di PDIP
• Selasa, 09/02/2010 17:56 WIB
  Pilwali Surabaya
  BM PAN Dukung Arif Afandi
• Selasa, 09/02/2010 17:45 WIB
  Baksos DSC untuk Eka Putra
  Dompet Amal Detikers Kumpulkan Rp 5,425 Juta
• Selasa, 09/02/2010 17:13 WIB
  Sosialisasikan UU Lalin, Speaker Imbauan Dipasang di Perempatan Jalan

Rabu, 20/08/2008 13:05 WIB
Pengamat Hukum: Tutup dan Sita Peralatan Teve Lokal Tak Berizin
Rois Jajeli - detikSurabaya


Surabaya - Sekali lagi regulator yang mengatur lembaga penyiaran disorot karena tidak bisa bersikap tegas. Sehingga persoalan legalitas lembaga penyiaran seperti televisi lokal maupun radio carut mawut. Meski tak memiliki izin tetapi tetap saja melakukan siaran.

Demikian penilaian pengamat hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana saat dihubungi detiksurabaya.com, Rabu (20/8/2008).

"Semuanya itu terjadi karena pemerintah tidak tegas. Balai Monitoring, KPI pusat maupun daerah juga tidak tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap siaran TV maupun radio yang tidak mempunyai izin. Padahal instasi tersebut kan juga mendapatkan anggaran dana yang besar dari APBN maupun APBD," tegas Wayan Titip, panggilan khasnya saat dihubungi, Rabu (20/8/2008).

Wayan Titip menuturkan, meski saat ini otonomi daerah, masalah pembagian frekuensi radio maupun televisi tidak bisa mendapatkan izin sampai tingkat bupati atau walikota saja. Izin tersebut harus sampai ke tingkat pusat, karena alokasi frekuensi itu telah diatur dalam International Telecommunication Union.

"Masalah frekuensi itu harus teratur, terarah dan terprogram. Jangan mentang-mentang pendirinya anak pejabat atau dekat dengan kekuasaan bisa seenaknya mendirikannya," tuturnya.

Wayan berharap, pemerintah harus bertindak tegas dengan cara menerbitkan undang-undang yang mengatur band frekuensi, serta sanksi tegas terhadap siapapun yang melanggar baik sipil, militer maupun kepolisian.

"Siaran mereka harus ditutup dan jika perlu disita peralatannya. Agar bisa kembali siaran, mereka harus mengurus izinnya sesuai dengan prosedur," harapnya. (gik/gik)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Polisi Bisa Menindak Televisi Lokal Tak Berizin
• Polemik TV Lokal
  Pemkab Sidoarjo: Tak Hanya Delta TV, JTV Juga Tak Punya Izin
• Tak Berizin, Delta TV Milik Pemkab Sidoarjo Mengudara
• Menjamurnya Teve Lokal Tak Berizin Bukti Pemerintah Lemah